VoxLampung.com, Bandar Lampung – Ombudsman RI Perwakilan Lampung mengingatkan pemerintah daerah terutama Pemerintah Provinsi Lampung melalui Satgas Covid-19, untuk meningkatkan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan (Prokes).
Hal itu lantaran penularan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Lampung akhir-akhir ini terus mengalami peningkatan dengan bertambahnya wilayah di Provinsi Lampung yang menjadi zona merah/ resiko tinggi penularan Covid-19.
Pengawasan mesti ditingkatkan, di tengah masyarakat, terutama di tempat-tempat pelayanan publik yang berpotensi menimbulkan kerumumunan seperti di Pelabuhan dan Stasiun Kereta Api, sebagai pintu utama arus keluar masuk Lampung.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung Nur Rakhman Yusuf mengatakan, Provinsi Lampung adalah salah satu daerah yang dekat dengan Pulau Jawa yang menjadi episentrum penyebaran Covid-19.
“Lampung memiliki potensi yang cukup tinggi terhadap penularan Covid-19. Maka dari itu, perlu ada pengawasan ekstra terhadap penerapan Prokes terutama pada pelaku perjalanan baik perjalanan udara, laut maupun darat,” Kata Nur melalui keterangan tertulisnya.
Nur Rakhman bilang, dengan adanya Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 01 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemda mestinya merespons dengan cepat hal-hal apa saja yang mesti dilakukan.
Baca juga: Temuan Pansus Penanganan Pandemi Covid-19: Pemprov Lampung Kurang Efektif
”Kepala Daerah merupakan pejabat yang paling bertanggungjawab dalam melindungi kesehatan masyarakat di daerahnya dari pandemi Covid-19 dan/atau faktor risiko tertular. Tentu sangat dibutuhkan tindakan-tindakan pencegahannya agar penyebaran virus di Provinsi Lampung dapat ditekan,” ujarnya.
Nur Rakhman menjelaskan, dalam Surat Edaran Satgas tersebut, disebutkan bahwa setiap pelaku perjalanan laut dan kereta api. Misalnya, untuk antarkota wajib menunjukan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau nonreaktif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3×24 jam sebelum keberangkatan.
Dengan diterapkan persyaratan dan ditingkatkan pengawasan dalam penerapannya, diharapkan angka penyebaran covid-19 di Provinsi Lampung dapat ditekan.
“Sekarang apakah persyaratan untuk pelaku perjalanan tersebut diimplementasikan dengan baik oleh penyelenggara pelayanan, tentu peran Satgas Penanganan Covid-19 daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan hal itu, ” kata mantan anggota Panwaslu Kota Bandar Lampung itu.
Lebih lanjut, kata Nur Rakhman, dalam surat edaran tersebut juga diberikan kewenangan bagi pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang ingin memberlakukan persyaratan khusus didaerahnya masing-masing bagi pelaku perjalanan. Sehingga pemerintah daerah dapat membuat instrumen hukum yang selaras dengan surat edaran Satgas Nomor 01 Tahun 2021 tersebut.
“Setelah adanya instrument hukum yang memadai, hal yang sangat penting adalah kepala daerah harus lebih mengoptimalkan Satgas Penanganan Covid-19 di daerah dan memastikan kegiatan penanganan dan pencegahan di Provinsi Lampung terus berjalan,” Tutupnya. (*)
Komentar