Konsep Momentum (Fisika) dalam Pembangunan: Semakin Besar Dorongan, Semakin Tinggi Kecepatan, dan Semakin Sulit Dihentikan
Oleh: Prof. Admi Syarif, PhD
Dosen Unila dan Tukang Tulis
Kemarin saya telah menuliskan sebagian pemaparan Focus Group Discussion (FGD) tentang upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Timur. Dalam FGD tersebut, saya memperkenalkan pendekatan analogi Hukum Newton dalam pengambilan kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan IPM.
Sebagaimana telah disampaikan, terdapat beberapa variabel utama yang sangat mempengaruhi peningkatan IPM suatu daerah, misalnya angka stunting, kualitas gizi masyarakat, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan berbagai indikator sosial lainnya. Dengan mengimplementasikan pendekatan “Hukum Newton” dalam kebijakan publik, pemerintah dapat menentukan secara lebih tepat variabel mana yang harus diprioritaskan untuk diintervensi.
Pendekatan ini menekankan bahwa sebuah “gerakan perubahan” membutuhkan arah, kekuatan dorong, serta sasaran yang jelas. Karena itu, intervensi tidak cukup dilakukan secara umum, tetapi harus berbasis data yang terukur. Bahkan, apabila data yang dimiliki valid dan terintegrasi dengan baik, intervensi dapat dilakukan secara spesifik by name, by address, sehingga bantuan dan program benar-benar tepat sasaran.
Sebagai contoh, pada kasus stunting dan perbaikan gizi masyarakat, keberadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat kita yakini akan memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, efektivitas program tetap memerlukan pemetaan wilayah dan kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi.
Sementara itu, untuk variabel rata-rata lama sekolah, saya melihat beberapa kecamatan di Lampung Timur telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Lampung Timur bahkan telah memiliki sekolah-sekolah unggulan dengan siswa yang berasal dari berbagai daerah. Tidak sedikit pula lulusan SMA dari Lampung Timur yang berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik, termasuk Fakultas Kedokteran maupun Institut Teknologi Sumatera. Nah, kita tinggal mengidentifikasi daerah yang perlu diintervensi.
Melalui analisis statistik seperti rata-rata, median, dan standar deviasi, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi wilayah mana yang sudah maju, wilayah yang tertinggal, hingga kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Dari sinilah intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih presisi.
Bupati kemudian dapat menetapkan target dan arahan yang jelas kepada camat, kepala dinas, lurah, hingga perangkat teknis lainnya melalui Key Performance Indicator (KPI) untuk setiap variabel pembangunan yang harus diperbaiki. Dengan pendekatan ini, perencanaan anggaran menjadi lebih terarah, terukur, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
Konsep fisika lain yang cukup penting dalam pengambilan kebijakan publik adalah momentum. Dalam fisika, momentum merupakan ukuran “jumlah gerak” suatu benda. Momentum dihitung dengan mengalikan massa dengan kecepatan, atau p = mv. p = momentum, m = massa, dan v = kecepatan.
Dari rumus sederhana ini, kita dapat memahami bahwa semakin besar massa dan semakin tinggi kecepatannya, maka akan semakin besar pula momentumnya. Sebagai analogi sederhana, mobil yang melaju cepat tentu memiliki momentum lebih besar sehingga lebih sulit dihentikan dibandingkan sepeda.
Dalam konteks kebijakan publik, momentum tentu bukan lagi dimaknai sebagai “jumlah gerak benda” sebagaimana dalam fisika, melainkan sebagai metafora tentang kekuatan dorongan perubahan sosial, ekonomi, maupun pembangunan yang sedang bergerak dan sulit dihentikan. Karena itu, momentum pembangunan harus terus diperbesar agar percepatan perubahan dapat berlangsung lebih efektif.
Secara sederhana, momentum kebijakan terjadi ketika faktor politik, dukungan publik, data, kebutuhan sosial, dan leadership bertemu secara bersamaan sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih mudah dijalankan dan memperoleh legitimasi yang kuat.
Sebagai contoh, ketika rata-rata lama sekolah di suatu kecamatan menurun secara drastis atau berada jauh di bawah rata-rata daerah lain, maka kondisi tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan intervensi pendidikan secara lebih serius dan terarah. Momentum muncul karena ada data yang kuat, kebutuhan masyarakat yang nyata, serta urgensi yang dirasakan bersama.
Kalau boleh meminjam istilah yang pernah disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa terkait jatuhnya nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), kondisi pasar yang menurun justru dapat menjadi momentum bagi trader maupun investor untuk melakukan “serok” saham-saham bagus pada harga murah. He-he-he… portofolio saya pun ikut merah menyala bulan ini.
Lalu, bagaimana kita menyikapi momentum melemahnya nilai rupiah terhadap dolar akhir-akhir ini?
Pada akhirnya, kepala daerah juga akan lebih mudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pembangunan apabila setiap indikator memiliki target, ukuran keberhasilan, serta penanggung jawab yang jelas. Dengan demikian, peningkatan IPM tidak lagi berjalan secara sporadis, tetapi menjadi gerakan pembangunan yang sistematis, terukur, dan berbasis data.
Besok kita lanjutkan, ya, dengan konsep impuls dalam penentuan kebijakan. (*)
Komentar