VoxLampung, Bandar Lampung — Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lampung menyatakan siap menggalang donasi untuk membantu Badan Pertanahan Nasional (BPN) membiayai pengukuran ulang lahan milik PT Sugar Group Companies (SGC) yang ditaksir memerlukan dana hingga Rp10 miliar.
Ketua DPD KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, mengungkapkan hal itu merespons permintaan warganet saat sesi live “Ngopi Bareng Pemuda Lampung” di salah satu akun TikTok, Jumat, 25 Juli 2025.
“Kalau kendalanya ada di pembiayaan, maka KNPI Lampung siap menggalang donasi dari masyarakat untuk membantu BPN melakukan pengukuran ulang lahan PT SGC,” ujar Bung Iqbal.
Ia menilai pengukuran ulang terhadap lahan perusahaan tebu di Tulangbawang dan Lampung Tengah itu penting demi kejelasan data luasan lahan yang hingga kini masih simpang siur. PT SGC sendiri diketahui memasok sekitar 30 persen kebutuhan gula nasional.
“Supaya terang benderang, kita bantu BPN dan SGC agar polemik ini tidak terus menjadi isu liar yang berkepanjangan. KNPI akan konsisten berpihak pada kebenaran,” tegasnya.
Iqbal menambahkan, langkah ini juga sekaligus mendukung SGC agar terbuka terhadap regulasi negara. Menurutnya, sebelum pengukuran manual dilakukan, pemetaan bisa dimulai dengan teknologi citra satelit.
“Ini untuk kebaikan bersama, sekaligus menjadi momentum bagi PT SGC menunjukkan kepatuhannya terhadap aturan negara,” imbuhnya.
Diketahui, hampir sepuluh hari lalu, Komisi II DPR RI memerintahkan Kementerian ATR/BPN untuk melakukan pengukuran ulang terhadap seluruh lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT SGC di Lampung.
Anggota DPRD Lampung dari Fraksi Gerindra, Wahrul Fauzi Silalahi, menegaskan BPN wajib menindaklanjuti keputusan tersebut. Ia menyatakan tidak ada alasan bagi BPN untuk menunda, sebab ini merupakan amanat resmi dari lembaga legislatif.
“Keputusan Komisi II sangat jelas. BPN harus melaksanakan pengukuran ulang seluruh area HGU PT SGC demi memastikan batas lahan yang sah dan menghindari konflik agraria dengan masyarakat,” tegas Wahrul.
Ia mengingatkan bahwa proses ini menyangkut keadilan bagi warga yang terdampak. “Sudah terlalu lama rakyat menanti kejelasan. Negara sudah hadir. Kini giliran BPN untuk hadir dan berpihak pada keadilan agraria,” pungkasnya.(Rls)
Komentar